The ANALISIS DAMPAK PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS KARYAWAN BERDASARKAN PP NO 58 TAHUN 2023 DENGAN UU HPP NO 7 TAHUN 2021

Authors

  • Dian Nur Anissa Institut Teknologi dan Bisnis AAS Indonesia
  • Suhesti Ningsih Institut Teknologi dan Bisnis AAS
  • Muhammad Hasan Ma’ruf Institut Teknologi dan Bisnis AAS Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.832

Keywords:

PPh Pasal 21, Tarif TER,

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai berdasarkan PP 58 Tahun 2023 dengan UU HPP No 7 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif kualitatif yaitu mendiskripsikan objek-objek yang berkaitan melalui data dengan kalimat atau gambar. Pengumulan data dilakukan dengan obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan dampak perhitungan pemotongan pajak berdasarkan UU HPP No 7 tahun 2021 sebanyak 13 pegawai dengan jumlah pajak terutang Masa Januari sebesar Rp. 3.654.990 dan Februari Rp 3.708.638, sedangkan PP No 58 tahun 2023 sebanyak 10 pegawai dengan jumlah pajak terutang Masa Januari sebesar Rp 3.622.82 dan Februari Rp 3.697.296. Rata-rata pajak terutang pegawai mengalami penurunan. Terdapat 2 pegawai menjadi naik, 8 pegawai lebih rendah, dan 3 pegawai tidak memiliki pajak terutang lagi. Sehingga penerapan PP 58 tahun 2023 Masa Januari dan Februari memberikan dampak berbeda terkait pajak terutangnya sesuai dengan jumlah penghasilan bruto dan tarif yang dikenakan masing-masing pegawai. Hal ini juga mempengaruhi jumlah pendapatan yang diterima karyawan.

References

Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV. Syakir Media Press.

Kurnianingsih, R. (2021). Analisis Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 bagi WP Orang Pribadi. Journal Competency of Business, 5(2), 112–129. Doi: https://doi.org/10.47200/jcob.v5i02.1097

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubung dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif Kuanlitatif Dan R&D. Bandung. Alfabeta

Mardiasmo. (2019). Perpajakan. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Suharsoyo, Y. (2024). TER untuk Sistem Pajak yang Simpel, Akuntabel, dan Transparan. Diakses pada 26 Maret 2024. Dari ddtc.https://news.ddtc.co.id/ter-untuk-sistem-pajak-yang-simpel-akuntabel-dan-transparan-1800401

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.

Yanti, N. Erlin Dewi, Sukayasa, I. K, & Sumartana, Ii. (2023). Analisis Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Januari Tahun 2022 dengan berlakunya UU HPP pada PT. Makmur Jaya Abadi. Doctoral dissertation, Politeknik Negeri Bali. http://repository.pnb.ac.id/id/eprint/8994

Downloads

Published

2024-06-22

How to Cite

Dian Nur Anissa, Suhesti Ningsih, & Muhammad Hasan Ma’ruf. (2024). The ANALISIS DAMPAK PERHITUNGAN PEMOTONGAN PPH PASAL 21 ATAS KARYAWAN BERDASARKAN PP NO 58 TAHUN 2023 DENGAN UU HPP NO 7 TAHUN 2021. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan, 1(4), 347–355. https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.832

Issue

Section

Articles