ANALISIS PERBANDINGAN LKPD ANTARA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN KABUPATEN BLORA

Authors

  • Khairu Annisa Universitas Syiah Kuala
  • Sofhia Intan Fadillah Universitas Syiah Kuala
  • Nabila Anris Putri Universitas Syiah Kuala
  • Ariq Shidqi Universitas Syiah Kuala
  • Syukriy Abdullah Universitas Syiah Kuala

DOI:

https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.795

Abstract

Analisis ini di lakukan untuk mengetahui dan membandingkan LKPD antara Kab. Lima Puluh Kota dan Kab. Blora, yang terdiri dari unsur LKPD, LRA, LO, dan Neraca yang dimana setiap daerah kabupaten bisa berbeda nama akun dan rinciannya. Dalam analisis ini, penulis menggunakan metode analisis antara 2 daerah di Indonesia untuk menganalisis LKPD nya masing-masing daerah agar dapat mengetahui hasil dari LKPD, LRA, LO, dan Neraca antara kedua daerah. Penulis menemukan salah satu karakteristik kualitatif dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Keterbandingan atau Comparatibility, artinya antar Pemerintah Daerah bisa di perbandingkan LKPD nya jika mengunakan  struktur dan kebijakan akutansi yang sama. Hasil analisis LKPD ini akan menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah antara dua kabupaten ini akan berdampak atau tidaknya kepada indikator seperti pendapatan asli daerah, belanja, dan efisiensi pengelolaan dana, yang dimana akan di terapkan nya metode dan kebijakan yang tepat untuk masing masing daerah.

Kata Kunci : LKPD, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Blora

References

Bratakusumah, D. S. (2001). Otonomi Penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah: Deddy Supriady Bratakusumah, Dadang Solihin. Gramedia Pustaka Utama.

Muin, F. (2014). Otonomi daerah dalam perspektif pembagian urusan pemerintah-pemerintah daerah dan keuangan daerah. Fiat Justisia, 8(1), 69-79.

Fauzi, A. (2019). Otonomi daerah dalam kerangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Spektrum Hukum, 16(1), 119-136.

Indonesia. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Lembaran Negara RI Nomor 30 Tahun 2011. Sekretariat Negara. Jakarta

Aji, B. P., Kirya, I. K., & Sesila, G. P. A. J. (2018). Analisis Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Buleleng. Bisma: Jurnal Manajemen, 4(2), 95–104. https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JMI/article/viewFile/4586/3521

Amanda, E., & Zulgani, Z. (2020). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Upaya Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Musi Rawas Periode 2007-2011. Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan, 9(2), 129–139. https://doi.org/10.22437/jmk.v9i2.12042

Diani, D. I. (2014). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Pengalaman Kerja Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Skpd Di Kabupaten Jembrana). JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi S1), 3(1), 1–25.

Jati, B. P. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Wahana, 22(1), 1–14. https://doi.org/10.35591/whn.v22i1.145

Ningtyas, P. E., & Widyawati, D. (2019). Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 4(1), 1–14.

Yusmaniarti, Y., & Ekowati, S. (2019). Laporan Keuangan Koperasi Berbasis Media Excel For Accounting (EFA). Jurnal Pengabdian Masyarakat Bumi Raflesia, 2(1).

Downloads

Published

2024-06-20

How to Cite

Annisa, K., Sofhia Intan Fadillah, Nabila Anris Putri, Ariq Shidqi, & Syukriy Abdullah. (2024). ANALISIS PERBANDINGAN LKPD ANTARA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA DAN KABUPATEN BLORA. Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan, 1(4), 329–340. https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.795

Issue

Section

Articles

Most read articles by the same author(s)