KESIAPAN RUMAH SAKIT DALAM RENCANA PENERAPAN KELAS RAWAT INAP STANDAR BPJS KESEHATAN (STUDI KASUS RSUP DR. TADJUDDIN CHALID MAKASSAR)
DOI:
https://doi.org/10.70248/jophs.v2i2.2476Keywords:
: Anggaran, Perencanaan,SDM, Manajemen, KesiapanAbstract
KRIS merupakan sistem baru yang akan digunakan dalam pelayanan rawat inap BPJS Kesehatan di rumah sakit (RS). Dengan KRIS, semua golongan masyarakat akan mendapatkan perlakuan yang sama, pelayanan medis maupun non-medis. Ini untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan dalam akses layanan kesehatan bagi seluruh peserta BPJS Kesehatan. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUP Tadjuddin Chalid telah siap menerapkan KRIS JKN, meskipun dengan anggaran terbatas yang sebagian besar digunakan untuk penyediaan AC. Rumah sakit ini berhasil memenuhi 12 kriteria uji coba KRIS JKN dan telah menerapkan tata kelola sumber daya serta manajemen aset sesuai standar yang ditetapkan. Penggunaan gedung lama untuk uji coba KRIS JKN juga menunjukkan kesiapan rumah sakit dalam memenuhi regulasi Kementerian Kesehatan. Berdasarkan temuan ini, disarankan agar RSUP Tadjuddin Chalid mengoptimalkan anggaran, melakukan evaluasi rutin terhadap uji coba, meningkatkan keterampilan staf, mengelola aset dengan lebih efisien, serta memperkuat komunikasi dengan Kementerian Kesehatan untuk memastikan implementasi KRIS JKN berjalan dengan lancar. Saran Berikut untuk RS (1) Optimalkan Anggaran : Prioritaskan dana untuk fasilitas penting dan peningkatan yang mendukung KRIS JKN. (2) Evaluasi Uji Coba: Lakukan evaluasi rutin untuk cepat mengatasi kendala dalam uji coba KRIS JKN. (3) Pengembangan SDM: Tingkatkan keterampilan staf melalui pelatihan, terutama dalam komunikasi dan pelayanan setara. (4) Efisiensi Aset: Perbarui inventaris, pastikan peralatan medis berfungsi baik, dan maksimalkan penggunaan ruang. (5) Perkuat Komunikasi: Tingkatkan koordinasi dengan Kemenkes untuk dukungan tambahan KRIS JKN.
References
Afni, D., & Bachtiar, A. (2022). Analisis Kesiapan Implementasi Kelas Rawat Inap Standar: Studi Kasus di RS Wilayah Kabupaten Tangerang (PP No 47 Tahun 2021). Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(5), 6634–6654.
Citra Jaya., Golda Kurniawati., Sekarnia Andikashwari., Yulita Hendrartini., Tonang Dwi Ardyanto., Kasir Iskandar., Syamsu Hidayat., Risky Tsalatshita., Haryo Bimantara. 2021. Kesiapan Penerapan Pelayanan Kelas Standar Rawat Inap Dan Persepsi Pemangku Kepentingan. Jurnal Jaminan Kesehatan Nasional. Vol. 1(2):33-43.
Deny Sulistyorini1, Mokhamad Khoirul Huda. (2022). Perlindungan Hukum Rumah Sakit Yang Belum Memenuhi Kelas Rawat Inap Standar JKN. Yustisia Merdeka: Jurnal Imiah Hukum. Vol. 8(2):2580-0019.
Dewan jaminan sosial nasional . (2021).
Dewan jaminan sosial nasional tahun 2021. Tentang self Assessment kesiapan RS untuk implementasi kebijakan kelas standar raway inap JKN. Jakarta: Dewan jaminan sosial nasional.
Diyah Asida., Tantri Yanuar Rahmat Syah., Ketut Sunaryanto., Ratna Indrawati Lestariani. 2023. Perencanaan Strategi Manajemen Pada Pengembangan Lean Hospital Pada Layanan Umum Pasien Bpjs Kesehatan di Rsj Dr. Soeharto Heerdjan. Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Nusantara (JPkMN). Vol. 4(4):160-5165.
Done N dan Herring B Xu T. 2019. Theeffects of global budget payments on hospital utilization in rural Maryland. Health Serv Res. Vol. 54(3):526–36.
Dwi Agustina., Diah Rohmatullailah., Faris Rahmansyah., Nadia Triska K., Anasta., Rifa Faiziyyah., Rinka Citra Awinda., Syarif Rahman H., Ulfi Hida Z., Yudha Asyari., Budi Hartono. 2021. Peningkatan Pengetahuan Tentang JKN Dengan Sosialisasi Dan Pembentukan Kadar JKN Kota Bogor. Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 1(2):110-118.
Firdaus, A. (2022). BPJS Kesehatan Tidak Berwacana Ubah Tarif Iuran Terkait KRIS. Antaranews.Com
Handayani, P. ., Hidayanto, A. N., Yuningtyas, D., & Budi, I. (2016). Hospital information system institutionalization processes in indonesian public, government-owned and privately owned hospitals. Int J Med Inform, 95(2), 17–34.
Indriani, A. (2022). Kriteria Baru Rawat Inap BPJS Kesehatan: 1 Kamar Maksimal 4 Orang. Finance.Detik.Com.
Kur'aini S.N, Anggraini A.N, Ariagita S.D (2023). Kajian Kesiapan RSUD Kota Salatiga Dalam Menghadapi Kebijakan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo. 9(2): 311-320
Lestari, Hesti Puji. (2023). BPJS Kesehatan Berpotensi Naik, Segini Iuran Kelas 1,2,3 yang Berlaku Sekarang. https://finansial.bisnis.com/ read/20230926/215/1698586/ bpjs-kesehatan-berpotensi-naiksegini-iuran- kelas-123-yangberlaku-sekarang.
Lovse, L., Poitras, S., Dobransky, J., Huang, A., & Beaulé, P. (2019). Should the Pareto Principle Be Applied as a Cost Savings Method in Hip and Knee Arthroplasty? J Arthroplasty, 34(12), 2841–2845.
Kemenkes RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Indonesia; 2020.
Madroñal Ortiz M., Galeano Upegui B., Escobar Mora N., Cruz Parra L., Rios Cuartas I. 2017. Identifying the needs in the integration of disciplines in the hospital infrastructure management in Colombia. In. 417–20.
Monavia, Ayu Rizaty., (2023). Prioritas peningkatan kualitas pelayanan pasien BPJS pada rumah sakit umum = Priorities to improve
service quality for BPJS patients in public hospitals. Universitas Indonesia.
Mowll R., Becker JS., Wotherspoon L., Stewart C., Johnston D., Neeley D. 2022. Infrastructure planning emergency levels of service for the Wellington region, Aotearoa New Zealand A preliminary framework. Int J Disaster Risk Reduct et al. Vol. 1(2):43-42.
Moxon, S. G., Guenther, T., Gabrysch, S., Enweronu-Laryea, C., Ram, P. K., Niermeyer, S., Kerber, K., Tann, C. J., Russell, N., Kak, L., Bailey, P., Wilson, S., Wang, W., & Rebecca Winter. (2018). Service readiness for inpatient care of small and sick newborns: what do we need and what can we measure now? J Glob Health, 8(1), 1–9.
Nair, Manoharan. (2017). Budgeting and Budgetary Control System: A study on Selected Indian Companies. International Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR) ISSN: 2319-4421 Volume 6, No. 8.
Norazam AS. 2018. Resilient Health Infrastructure strengthening hospitals’ capacity to respond effectively during disasters and crises. Procedia Eng.;212:262–9.
Padula W V.,Nagarajan M. 2021. Davidson PM, Pronovost PJ. Investing in Skilled Specialists to Grow Hospital Infrastructure for Quality Improvement. J Patient Saf. Jurnal manajemen Vol. 7(1):51–5.
Presiden Republik Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Indonesia; 2004.
Presiden Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. Indonesia; 2021.
Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Indonesia; 2022.
Retnaningsih, H (2024). Rencana Penerapan Kris Dan Dampaknya Terhadap Iuran Bpjs Kesehatan. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis. XVI(2): 21-25
Ruslihardy., Nurpeni.,Pratama FF. 2021. Koordinasi Pada Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (IPSPRS) RSUD Arifin Achmad Provinsi Riau. J Adm Polit dan Sos. Jurnal kesehatan. Vol. 2(3):152–9.
Saputra, D. (2022). KRIS RS Dimulai 1 Juli, Segini Tarif Iuran BPJS Kesehatan.Solopos.Com
Sari, Annisa Medina. (2023). Pengertian KRIS (Kelas Rawat Inap Standar) Pengganti Kelas BPJS Kesehatan.https:// umsu.ac.id/health/pengertiankris- kelas-rawat-inapstandarpengganti-kelas-bpjs-kesehatan
Untari, Pernita Hestin. (2023). Kemenkes Beberkan Hasil Uji Coba KRIS BPJS di 14 Rumah Sakit". https://finansial.bisnis.com/ read/20230220/215/1629883/ kemenkes-beberkan-hasil-ujicoba-kris-bpjs- di-14-rumah-sakit.
Vo, A., dan Bartram, T. (2018). The adoptio, character and impact of strategic human resource management: a case study of two large metropolitan Vietnamese public hospitals. Int J Hum Resour Manag Vol. 23(18):3758– 75.
Võ, M., & Löfgren, K. (2019). An institutional analysis of the fiscal autonomy of public hospitals in Vietnam. Asia Pacific Policy Stud, 6(1), 90–107.
