IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS DI KABUPATEN SIKKA NUSA TENGGARA TIMUR
DOI:
https://doi.org/10.59407/jogapa.v1i3.850Keywords:
Implementasi, Kebijakan Publik, Penyandang DisabilitasAbstract
Dalam ranah pemerintahan dan kebijakan publik, pemenuhan hak-hak individu penyandang
disabilitas menjadi hal yang krusial. Upaya ini penting untuk menjamin perlakuan yang adil dan
integrasi sosial bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk mereka yang memiliki persyaratan
khusus. Di Indonesia, termasuk Kabupaten Sikka, berbagai peraturan perundang-undangan telah
disahkan untuk melindungi hak-hak individu penyandang disabilitas, termasuk Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Tujuan dari studi ini adalah untuk menilai
implementasi kebijakan yang bertujuan untuk menegakkan hak-hak individu penyandang disabilitas,
serta mengidentifikasi unsur-unsur yang menghambat keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut.
Penelitian ini menggunakan teori implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edwards III
pada tahun 2004. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang
mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa
implementasi kebijakan yang bertujuan untuk mendukung individu penyandang disabilitas di
Kabupaten Sikka yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 telah berhasil dan
efisien. Namun terdapat beberapa tantangan yang ditemui dalam pelaksanaannya, antara lain belum
adanya peraturan daerah terkait penyandang disabilitas, kurangnya personel di lapangan,
keterbatasan sumber daya, alokasi dana yang tidak mencukupi, dan sulitnya aksesibilitas ke lokasi
tertentu. Meski demikian, Dinas Sosial berupaya secara terpadu untuk memastikan pemberian
dukungan optimal bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Sikka.
References
A.Ratna Dewi. (2021, Mei). Pentingnya Standar Pelayanan Publik. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13921/Pentingnya-Standar-Pelayananpublik.html#:~:text=Standar%20pelayanan%20adalah%20tolak%20ukur,mudah%2C%20terjangkau%2C%20dan%20teratur
Citra Kunia putri dan trisna insan Noor, 2017. (2017). Analisis Peran Pemerintah. Analisis Pendapatan Dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani, 53(9), 1689–1699.
Dpmptkp1. (2019,Oktober). Pelayanan Publik. https://dpmpt.kulonprogokab.go.id/detil/508/pelayananpublik#:~:text=Menurut%20Moenir%20(2002%3A6),oleh%20organisasi%20yang%20memberikan%20pelayanan
Kompas.com. (2023, September). Aksesibilitas: Pengertian, Faktor, Jenis dan Indikator. https://www.kompas.com/skola/read/2023/09/07/170000169/aksesibilitas--pengertian-faktor-jenis-dan-indikator?page=all.
Nasir, S. A., & Jayadi, A. (2021). Penerapan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam di Kota Makassar. Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab Dan Hukum, 6, 186–199. https://doi.org/10.24252/shautuna.v2i1.16398
Pelayanan Publik Bagi Pengguna Layanan, A., Susilawati, C., Sakawati, H., Studi Ilmu Administrasi Negara, P., & Ilmu Administrasi, J. (n.d.). Accessibility of Public Services for Service Users with Disabilities at the Social Service in Makassar City.
Salsabila, S., & Apsari, N. C. (2021). Aksesibilitas Fasilitas Pelayanan Publik Di Beberapa Wilayah Dan Implementasi Undang-Undang Dalam Memenuhi Hak Penyandang Disabilitas. Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM), 2(2), 180. https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.33976
Sari, D. L. N., & Pawestri, A. (2022). Ketersediaan Fasilitas yang Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bangkalan Madura. Inicio Legis, 3(2), 107–115. https://doi.org/10.21107/il.v3i2.14338
Tim, P., & Pelayanan, S. (2015). Bab i penyiapan rancangan standar pelayanan. 1–27.
Wella Ranggarani, O., & Nurhidayat, A. I. (2018). Aplikasi Android Untuk Pemesanan Makanan dan Minuman. Jurnal Manajemen Informasi, 139–146.
