STRATEGI PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI OLEH PEMERINTAH DESA LATDALAM, KABUPATEN KEPULAUAN TANIMBAR
DOI:
https://doi.org/10.70248/jogapa.v3i4.4397Keywords:
Kelompok Tani, Kepulauan Tanimbar; Pemberdayaan Masyarakat; Desa Latdalam, Strategi PemberdayaanAbstract
Kelompok tani merupakan wadah strategis pemberdayaan petani di tingkat desa, namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi pemerintah desa dalam mengimplementasikan kebijakan yang telah dirumuskan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis strategi pemberdayaan kelompok tani oleh Pemerintah Desa Latdalam, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dari sepuluh informan (aparat pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan anggota kelompok tani) melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi selama tujuh bulan (Juni–Desember 2025), kemudian dianalisis dengan model interaktif Miles dan Huberman serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan signifikan antara klaim pemerintah desa yang telah mengalokasikan 60–70 persen program pembangunan pada sektor pertanian (berdasarkan data realisasi APBDes 2023–2024) dan realitas di lapangan: dari delapan kelompok tani yang terdaftar (lima kelompok padi dan tiga kelompok jagung), tercatat lima kelompok belum menerima bantuan langsung dari desa selama lebih dari dua tahun terakhir. Kesenjangan ini diperparah oleh penyaluran sebagian bantuan yang terjadi di luar mekanisme resmi desa—termasuk melalui perusahaan INPEX sebagai aktor eksternal—kendala infrastruktur akibat sebaran lahan pada kelompok beranggota 3–5 orang yang juga memengaruhi persepsi keadilan antar-kelompok, serta lemahnya fungsi kontrol pascapenyaluran bantuan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan kelompok tani di Desa Latdalam masih kuat pada tataran kebijakan (enabling) namun lemah pada tataran implementasi (empowering) dan perlindungan kepentingan kelompok (protecting). Temuan ini merekomendasikan agar pemerintah desa membangun sistem pendataan bantuan satu pintu lintas aktor, menjadwalkan pendampingan pascabantuan secara berkala, dan melibatkan kelompok tani secara aktif dalam evaluasi program guna mendorong pemberdayaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.
References
Affrian, R. (2022). Pemberdayaan kelompok tani Budi Karya Desa Ampukung Kecamatan Kalua Kabupaten Tabalong. Administraus, 6(3), 98–111.
Bili, A. L., Rusmiwari, S., & Ra'is, D. U. (2022). Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani (Studi kasus pada Desa Sumbergondo Kecamatan Bumiaji Kota Batu). Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
Febriyanti, N. S. (2026). Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Desa. Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 3(2), 30-45.
Habib, M. A. F. (2021). Pemberdayaan masyarakat: Konsep dan implementasi. [Rujukan sekunder atas Hamid, sebagaimana dikutip dalam naskah asal; penulis disarankan memverifikasi data penerbitan lengkap sebelum publikasi].
Khaerunnisa, K. (2023). Optimalisasi pemanfaatan lahan untuk kelapa sawit berbasis ekonomi hijau (Studi kasus Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur) [Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo].
Lio, Y. P. (2022). Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani. J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 1(4), 388–393.
Mardikanto, T. (2010). Konsep-konsep pemberdayaan masyarakat: Acuan bagi aparat birokrasi, akademisi, praktisi, dan peminat/pemerhati pemberdayaan masyarakat. Universitas Sebelas Maret Press.
Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook (2nd ed.). Sage Publications.
Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Rev. ed.). PT Remaja Rosdakarya.
Nippi, A. T. (2019). Strategi pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani. Meraja Journal, 2(1), 1–12.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani.
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Puspita Sari, S. (2025). Peran Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Muaro Jambi dalam pemberdayaan Kelompok Tani Mekar Jaya, Desa Petaling Jaya, Kecamatan Sungai Gelam
Raintung, A., Sambiran, S., & Sumampow, I. (2021). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Mobuya, Kecamatan Passi Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Governance, 1(2), 1–10.
Rantung, M. I. R. (2024). Evaluasi kebijakan publik: Konsep dan model. Tahta Media.
Simanjuntak, H. (2024). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani (Studi kasus di Desa Sabungan Nihuta I, Kecamatan Sipahutar, Kabupaten Tapanuli Utara) [Skripsi, Universitas Medan Area].
Soetarto, E., et al. (2019). Peran negara dan dinamika pertanian dalam pembangunan pedesaan. [Rujukan sekunder sebagaimana dikutip dalam naskah asal (2019, hlm. 130);
Sugiyono. (2013). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
Taopik, et al. (2023). Pemberdayaan kelompok tani sebagai strategi penguatan ekonomi pedesaan. [Rujukan sekunder sebagaimana dikutip dalam naskah asal (2023, hlm. 83);
Tumanggor, H. (2021). Peran kepala desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sionom Hudon Tonga, Kecamatan Parlilitan, Kabupaten Humbang Hasundutan. Skripsi, Universitas Medan Area.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
















