EVALUASI PELAKSANAAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU
DOI:
https://doi.org/10.70248/jogapa.v3i4.4210Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Riau berdasarkan enam indikator evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, perataan, responsivitas, dan ketepatan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Informan penelitian berjumlah lima orang yang terdiri atas Kepala Bidang Pengelolaan BMD, dua Pengelola BMD, dan dua Staf Verifikasi BPKAD Provinsi Riau. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghapusan BMD belum sepenuhnya optimal. Indikator efektivitas dan efisiensi belum tercapai secara maksimal karena terdapat ketidaksesuaian antara data administratif dan kondisi fisik barang, keterbatasan sumber daya manusia, serta tahapan penghapusan yang panjang dan masih melibatkan pihak ketiga. Indikator kecukupan telah didukung oleh dasar hukum dan prosedur yang jelas, sedangkan perataan telah terlaksana dengan baik melalui perlakuan yang sama terhadap seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Responsivitas juga berjalan cukup baik melalui pencatatan dan tindak lanjut terhadap setiap usulan penghapusan. Sementara itu, indikator ketepatan telah sesuai dari aspek prosedur dan dasar hukum, tetapi belum optimal dari aspek ketepatan waktu karena proses administrasi yang panjang dan berbelit. Simpulan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penghapusan BMD di Provinsi Riau masih memerlukan perbaikan, terutama dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia, sinkronisasi data administratif dengan kondisi fisik aset, serta penyederhanaan dan digitalisasi proses penghapusan agar pelaksanaannya lebih efektif dan efisien.
References
Basri, H. (2021). Kajian hukum terhadap pengelolaan aset daerah. REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum, 9(1), 86–105. https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.4869
Bestari, K. P., & Tarigan, A. A. (2022). Analisis sistem penghapusan aset/barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Utara. El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam, 3(6), 1234–1243. https://doi.org/10.47467/elmal.v3i6.1211
Burhan, B. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Raja Grafindo Persada.
Hamdi, F. (2020). Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. https://repository.uin-suska.ac.id/28054/
Hartanto, N. (2019). Implementasi PP. No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dalam upaya meningkatkan efektivitas pengelolaan barang dan jasa. Journal of Management Review, 2(3), 223–237. https://doi.org/10.25157/jmr.v2i3.1799
Heri, Z., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2023). Pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Perhubungan Kota Dumai. Jurnal Niara, 15(3), 400–412. https://doi.org/10.31849/niara.v15i3.12182
Kurniawan, D. (2024). Analisis Yuridis terhadap Perbedaan Harga Tanah Berdasarkan Harga Sebenarnya dengan Harga dalam Transaksi Jual Beli Tanah di Kota Batam. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia).
Maharani, R. A., Utoyo, B., & Sulistio, E. B. (2020). Manajemen aset pemerintah daerah (studi tentang manajemen aset kendaraan dinas berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 pada Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019). Administrativa: Jurnal Birokrasi, Kebijakan dan Pelayanan Publik, 2(3), 383–392.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. SAGE Publications.
Data bibliografis edisi ketiga tahun 2014 dan penerbit SAGE terkonfirmasi dari katalog Universitas Indonesia dan WorldCat.
Nadir, S. (2013). Otonomi daerah dan desentralisasi desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. Jurnal Politik Profetik, 1(1), 1–15. https://doi.org/10.24252/profetik.v1i1a7
Niu, F. A. L., Kalangi, L., & Lambey, L. (2017). Analisis pengelolaan aset pemerintah daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing “Goodwill”, 8(2), 160–170. https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17842
Oktaviani, V. (2023). Evaluasi Prosedur dan Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Gedung pada BKD Kabupaten Boyolali.
Rahayu, A. S. (2022). Pengantar Pemerintahan Daerah: Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya. Sinar Grafika.
Utami, R. R., Aliamin, A., & Fahlevi, H. (2019). Analisis pengelolaan barang milik daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 5(2), 124–140. https://doi.org/10.24815/jped.v5i2.15662
Yupi Suwansyah, R. (2022). Implementasi Kebijakan Publik dalam Melaksanakan Program Penghapusan Aset Kendaraan Dinas Pemerintah Kota Pekanbaru. Universitas Islam Riau.
