PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA PEKANBARU DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KELURAHAN KAMPUNG DALAM KECAMATAN SENAPELAN
DOI:
https://doi.org/10.70248/jogapa.v3i1.2909Keywords:
Peranan, Penertiban, Pedagang Kaki LimaAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru dalam penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kelurahan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam dimensi norma, penertiban telah memiliki dasar hukum yang jelas, namun implementasinya masih tidak konsisten. Dalam dimensi struktur sosial, koordinasi antaraktor belum berjalan optimal dan pelibatan masyarakat masih minim. Sementara pada dimensi individu, respons petugas dan pedagang terhadap kebijakan penertiban dipengaruhi oleh keterbatasan komunikasi dan sarana pendukung. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Satpol PP belum efektif sepenuhnya dan masih memerlukan pendekatan yang lebih terstruktur, partisipatif, serta berbasis solusi agar kebijakan penertiban dapat dijalankan secara berkelanjutan.
Kata Kunci: Satpol PP, Pedagang Kaki Lima, Penertiban, Struktur Sosial, Kebijakan Publik
References
Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru. (2024). Data Kependudukan Kota Pekanbaru Tahun 2024. Pekanbaru: BPS Kota Pekanbaru.
Fadli, A. (2019). Penertiban Pedagang Kaki Lima dan Aspek Hukum di Kota Pekanbaru. Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik, 4(2), 45-58.
Hidayat, R., & Mardiana, S. (2022). Koordinasi Antarinstansi dalam Penertiban PKL di Kota Pekanbaru. Jurnal Administrasi Publik, 7(1), 23-35.
Kusuma, D. (2021). Fungsi Satpol PP dalam Penegakan Perda di Wilayah Perkotaan. Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan, 6(3), 89-102.
Levinson, D. (dalam Soekanto, S., 2009). Sosiologi Suatu Pengantar (edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
Lestari, M. (2021). Evaluasi Strategi Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Besar Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 5(2), 134-150.
Ningsih, E. (2019). Pendekatan Persuasif dan Edukatif dalam Penertiban PKL. Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik, 3(1), 70-78.
Putra, H. (2019). Peningkatan Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Tantangan Tata Kota Pekanbaru. Jurnal Pembangunan Kota, 2(4), 111-120.
Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru. (2022-2024). Laporan Data Pedagang Kaki Lima Kota Pekanbaru.
Putri, R. (2023). Dampak Parkir Sembarangan di Kawasan Pedagang Kaki Lima Pekanbaru. Jurnal Transportasi dan Lingkungan, 8(1), 56-65.
Rahmawati, D. (2020). Konflik Sosial dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima: Studi Kasus di Pekanbaru. Jurnal Sosiologi Urban, 4(2), 90-99.
Rukmana, M. G., & Ip, D. (2019). Fenomena Pedagang Kaki Lima di Ruang Publik Perkotaan. Jurnal Ekonomi Kerakyatan, 3(3), 45-59.
Sari, L. (2018). Peranan Pemerintah Daerah dalam Penertiban PKL. Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik, 6(2), 120-130.
Soekanto, S. (2009). Sosiologi: Suatu Pengantar (Revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
Sulaiman, T. (2018). Konflik antara PKL dan Aparat Penertiban di Kota Pekanbaru. Jurnal Konflik Sosial dan Kebijakan, 1(1), 33-45.
Syaprianto, R. (2023). Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Kebijakan Ketertiban Umum di Kota Pekanbaru. Jurnal Kebijakan Publik dan Pemerintahan, 9(1), 15-27.
Susanti, Y., & Nugroho, A. (2020). Tantangan Pengelolaan Ruang Publik dan PKL di Kota Besar. Jurnal Tata Kota dan Lingkungan, 5(2), 75-84.
Wijaya, A. (2017). Peranan Satpol PP dalam Penegakan Ketertiban Umum. Jurnal Penegakan Hukum Daerah, 3(1), 45-54.
