ANALISIS LKPD DAN PERBANDINGAN LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN DAN KABUPATEN CILACAP
DOI:
https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i4.800Keywords:
analisis, LKPD, Teori Sinyal, Basis akrual, basis kasAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan dan pembandingan antar komponen LKPD pada Pemda yang sama dan melihat tingkat keterbandingan (comparability) dari kedua LKPD dengan tahun anggaran yang sama pada dua Pemda yang berbeda. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dimana data tersebut sudah tersedia dalam bentuk Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Operasional. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan hubungan positif dengan kenaikan Aset Tetap pada Neraca.Belanja Modal dalam LRA menurun dari 2019 ke 2020, tetapi tidak signifikan terhadap kenaikan Aset Tetap.Beban Modal dalam LO juga tidak signifikan terhadap kenaikan Aset Tetap di Neraca. Pendapatan LO lebih besar daripada Pendapatan LRA karena basis akrual mengakui pendapatan lebih awal. Beban LO lebih besar daripada Belanja LRA karena basis akrual mengakui beban lebih awal. Terdapat selisih yang signifikan antara surplus/defisit LRA dan LO. Urutan penyajian LHP BPK dan SAP memiliki perbedaan pada laporan operasional dan arus kas. Komponen dalam LKPD seperti akun Neraca, PAD, dan LO memiliki perbedaan antara kedua kabupaten. Format dan substansi Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) juga berbeda antara kedua kabupaten.
Kata Kunci: LKPD, Keterbandingan, PEMDA
References
Ololade, J. Y. (2024). Konseptualisasi Inovasi,Fintech dan Inklusi Keuangan : Analisis Perbandingan Inisiatif Afrika dan Amerika Serikat. Jurnal penelitian Keuangan dan Akuntansi, 546-555.
Rafael, S. J. (2022). Comparative Analysis of Local Government's Financial Performance Before and During the COVID-19 Pandemic. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 8, 199-212.
Rahmah, Z. &. (2017). Analisis KInerja Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen. Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam, 213-222.
Juliyanti, W. (2023). Akuntabilitas Publik dan Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) di Indonesia. Reviu Akuntansi, Manajemen, Dan Bisnis, 3(1), 1–17. https://doi.org/10.35912/rambis.v3i1.2006
Kharisma, B. (2014). Good Governance Sebagai Suatu Konsep dan Mengapa Penting dalam Sektor Publik dan Swasta : Suatu Pendekatan Ekonomi Kelembagaan. Jurnal Buletin Studi Ekonomi, 19(1), 1–34. https://doi.org/10.24843/BSE.2014.v25.i01.p02
Ningtyas, P. E., & Widyawati, D. (2019). Pengaruh Efektivitas Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan). Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 4(1), 1–14.
Putra, S. A., & Varina, R. J. (2021). Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau, 1(2), 85–98. https://doi.org/10.33701/jtpm.v1i2.2071
Ristanti, Y. D., & Handoyo, E. (2017). Undang-Undang Otonomi Daerah Dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Jurnal Riset Akutansi Keuangan, 2(2), 115–122.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
